BETAHITA.ID -  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat memperingatkan pemerintah atas risiko besar di balik penerbitan izin konsesi kayu di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai. Eksploitasi hutan dalam skala luas dinilai dapat memicu bencana ekologis yang lebih parah dan melumpuhkan pusat pemerintahan di wilayah tersebut.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Barat, Wengky Purwanto, mengungkapkan bahwa sebagian besar bencana di Sumatera Barat dalam tujuh tahun terakhir merupakan bencana ekologis. “Analisis Walhi, melihat dalam tujuh tahun ke belakang, bencana yang sering terjadi di Sumatera Barat, termasuk di Kepulauan Mentawai, itu adalah bencana ekologis, berupa banjir dan longsor, termasuk cuaca ekstrem,” kata Wengky dalam diskusi daring, Selasa 24 Juni 2024.

Ia menambahkan, Pulau Sipora baru-baru ini sempat berada dalam status tanggap darurat bencana banjir. Jika pemerintah tetap membiarkan pembukaan hutan seluas 20 ribu hektare di kawasan tersebut, maka potensi bencana dinilai akan meningkat secara drastis. “Bayangkan kemudian kalau 20 ribu hektare hutan di Pulau Sipora ini dieksploitasi sedemikian rupa, yang di dalamnya terhubung dengan delapan belas daerah aliran sungai. Maka hampir bisa kita pastikan bencana ekologis banjir dan longsor itu akan makin meningkat di Pulau Sipora,” kata Wengky.

Menurutnya, kerusakan di Pulau Sipora tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga berpotensi melumpuhkan struktur pemerintahan daerah. “Yang akan rusak tidak hanya lingkungan, tapi dia juga akan menghancurkan pranata kehidupan dan sekaligus melempuhkan Kepulauan Mentawai. Karena mengingat Pulau Sipora ini adalah pusat administrasi dan pengaturan pemerintah Kepulauan Mentawai,” tegasnya.