Fadli melanjutkan, insinerator membutuhkan pasokan sampah yang konsisten untuk bisa beroperasi, sehingga mendorong pembakaran semua jenis sampah, termasuk sampah yang masih bisa didaur ulang atau dikomposkan. Teknologi ini merusak sistem daur ulang dan mengancam mata pencaharian pemulung.

“Padahal mereka selama ini justru menjadi garda depan pengurangan sampah yang gagal dikelola pemerintah,” ujarnya.

Walhi, tambah Fadli, mengingatkan bahwa realokasi anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk membangun insinerator adalah bentuk pembiayaan yang sia-sia. Ia menyebut, pengalaman di kota lain membuktikan bahwa insinerator menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.

“Di Manila, Hanoi, bahkan Depok, proyek insinerator mendapat penolakan luas karena dampak lingkungan, kesehatan dan sosialnya. Kenapa Makassar justru ingin mengulang kesalahan yang sama?” ucap Fadli.

Sebagai solusi alternatif, kata Fadli, Walhi Sulsel mendorong Pemkot Makassar untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan memperluas infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Fadli mengutip data Kementerian LHK 2023, yang menyebut sekitar 60 persen sampah rumah tangga bisa dikompos, dan 20 persen lainnya bisa didaur ulang.

“Artinya, hingga 80 persen sampah sebenarnya tidak perlu dibakar atau dibuang ke TPA, jika dikelola dengan benar dari hulu,” tutur Fadli,

Walhi mendesak Walikota Munafri Arifuddin untuk membatalkan rencana pembangunan insinerator, dan mengalihkan fokus pada penguatan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

“Jika Makassar ingin keluar dari krisis sampah, solusinya bukan membakar. Solusinya adalah memperkuat fasilitas TPS3R, membatasi penggunaan plastik dari produsen serta penguatan masyarakat untuk mengelola dan mengurangi sampah dari Rumah tangga,” ucap Fadli.