Lebih lanjut, Adam mengatakan, para pihak yang terlibat kasus ini juga perlu diungkap ke publik. Demikian juga, keberadaan perusahaan tambang di lokasi kegiatan perlu di audit lingkungan. Pihaknya pun mendukung adanya upaya kasasi yang dilakukan.

“Keterbukaan pemerintah bersama aparaturnya atas upaya penegakan hukum kasus sumber daya alam ini diperlukan,” katanya.

Bobpi Kaliyono, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar, menilai bahwa putusan bebas terhadap Yu Hao oleh Majelis Hakim PT Pontianak, merupakan tragedi penegakan hukum yang sangat mencederai rasa keadilan bagi masyarakat di Kalbar. Ia berpendapat, dampak dari aktivitas tambang emas ilegal yang diduga dilakukan oleh Yu Hao berdampak luas.

“Tidak hanya membuat kerugian secara ekonomi bagi negara, melainkan juga menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa aparatur negara kalah dalam memerangi pelaku kejahatan lingkungan hidup yang notabenenya merupakan pemodal besar,” ujar Bobpi.

Kejahatan lingkungan hidup, lanjut Bobqi, seharusnya dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sehingga penanganannya juga harus serius dan konsisten serta terhadap para pelaku kejahatan tersebut, selain diberikan sanksi pemidanaan yang keras.

“Apakah pidana penjara maupun denda, sehingga dapat memberikan efek jera dan dikemudian hari dapat meminimalisasi kejahatan terhadap lingkungan hidup,” ujarnya.

Lebih lanjut Bobpi menyebut, harapan sanksi itu masih ada, dan Yu Hao masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebab kasus tersebut belum inkracht (berkekuatan hukum tetap), karena Kejaksaan Negeri Ketapang telah melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung atas vonis bebas PT Pontianak terhadap kasus Yu Hao.

Publik Kalbar, menurut Bobwi, perlu memantau proses perkembangan penanganannya. Agar putusan kasasi nanti betul-betul berpihak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

“Saya juga berharap, agar kasus pertambangan emas secara ilegal ini harus dapat diusut tuntas dan harus dapat mengungkap aktor-aktor lainnya,” ucap Bobpi.