Manager Kampanye Walhi Sulteng, Wandi, mengatakan, peristiwa banjir yang sering terjadi di Kabupaten Morowali, baik yang terjadi di Desa Lalampu maupun desa-desa lainnya di Kecamatan Bahodopi yang menjadi langganan bencana ekologis, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pertambangan nikel.

“Pertambangan nikel yang semakin masif mengganggu ketidakseimbangan ekologi, peningkatan pertambangan nikel mengurangi daya dukung lingkungan dan tata kelola pertambangan buruk,” kata Wandi, Minggu (16/3/2025).

Wandi menguraikan, lonjakan aktivitas tambang nikel di Kabupaten Morowali, merupakan konsekuensi program hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah. Saat ini tercatat ada 65 izin usaha pertambangan (IUP) berstatus operasi produksi aktif menambang di Morowali, dengan total luasan konsesi mencapai 155.051 hektare. 

Bagi Walhi Sulteng, kata Wandi, peristiwa banjir yang terus berulang di Morowali ini seharusnya menjadi pembahasan yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Morowali, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Wandi bilang, pemerintah jangan hanya membicarakan bagaimana keuntungan dari pertambangan nikel, tapi juga harus melihat dan mengevaluasi izin-izin pertambangan nikel yang membuat daya kerusakan lingkungan di sana.

“Karena mengingat sepanjang 2025, peristiwa banjir ini sudah berulang kali terjadi di Kabupaten Morowali. Sebelumnya banjir yang disertai lumpur terjadi di penghujung 2024 di Desa Labota,” ujar Wandi.

Berangkat dari situasi ini, lanjut Wandi, Walhi Sulteng mendesak pada pemerintah di seluruh level, termasuk kementerian terkait segera melakukan moratorium dan evaluasi seluruh aktivitas pertambangan nikel yang beroperasi. Terutama di wilayah pegunungan Morowali, yang diduga menjadi faktor utama terjadinya banjir yang mengorbankan rakyat.

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat jelas menegaskan soal pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku perusak lingkungan,” ucap Wandi.