Peraturan tersebut menyebutkan sektor kehutanan mendukung pengurangan emisi GRK melalui fungsinya sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan emisi karbon lebih banyak dari yang dilepaskan). 

Empat strategi utama FOLU Net Sink 2030 meliputi menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan karbon.

Dokumen Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu:

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral.
2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove.
3. Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral.
4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove.
5. Pembangunan hutan tanaman.
6. Pengelolaan hutan lestari.
7. Rehabilitasi dengan rotasi.
8. Rehabilitasi non-rotasi.
9. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut.
10. Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
11. Konservasi keanekaragaman hayati.
12. Perhutanan sosial.
13. Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian.
14. Pengembangan dan konsolidasi hutan adat.
15. Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Proyeksi target FOLU Net Sink 2030 adalah angka Net Sink 140 juta ton CO2eq atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO2eq.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, menyebutkan target FOLU Net Sink 2030 ini sangat ambisius. Masalahnya pemerintah sendiri justru mematok target deforestasi hampir setengah lebih besar dari target NDC yang sudah besar (yaitu 7,27 juta ha) menjadi 10,47 juta ha selama 2021 - 2030. 

Angka yang nyaris setara dengan seperempat luas pulau Sumatra ini terbagi dalam deforestasi terencana seluas 5,32 juta ha (sekitar 0,53 juta ha per tahun) dan deforestasi tidak terencana seluas 5,15 juta ha (0,52 juta ha per tahun).

“Angka emisi Net Sink 140 juta ton CO2eq sendiri sudah tak terpenuhi dengan target deforestasi ini,” kata Iqbal. 

Studi Greenpeace Indonesia berjudul ‘Main Api Dengan Deforestasi: Analisis Risiko Kehilangan Hutan Indonesia Akibat Kebijakan FOLU Net Sink 2030’ menyebutkan angka deforestasi itu berisiko menghasilkan emisi karbon sebanyak 5,13 Gigaton CO2 dan 4,97 Gigaton CO2, atau total potensi emisi sebanyak 10,1 Gigaton CO2. 

Proyeksi deforestasi 2021-2030 ini 7,5 kali lebih banyak dari emisi karbon Indonesia dari seluruh sektor pada 2010 sebesar 1,34 Gigaton CO. Herannya lagi, pemerintah sendiri tak merinci deforestasi terencana yang ada dalam FOLU Net Sink 2030 ini. Mereka hanya mengeluarkan angka total. 

“Informasi dari KLHK, sekarang Kementerian Kehutanan tertutup. Artinya mereka tak mau ada kontrol dan monitoring,” ucapnya. 

Bagi-bagi ke kerabat politik

Kini di tangan menteri baru, FOLU Net Sink 2030 menuai kontroversi karena struktur organisasinya diisi oleh kerabat politik Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sebanyak 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercantum namanya dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Beberapa kader PSI tersebut di antaranya adalah Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari, dan Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago selaku anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. 

Kementerian Kehutanan, melalui rilis resminya menyebutkan dokumen itu benar dan otentik. 

“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Menteri Raja Juli dalam rilis tersebut. 

Ia hanya berjanji bahwa pembiayaan kantor manajemen FOLU Net Sink 2030 tak akan membebani anggaran negara karena dibiayai oleh negara mitra. 

Iqbal menyayangkan sikap ini menteri kehutanan tak boleh bermain-main dengan pembentukan struktur manajemen FOLU Net Sink 2030 ini. Apalagi sekedar memberikan jabatan pada kolega partai politik. 

“Orang-orang PSI di OMO FOLU Net Sink 2030 ini tidak memiliki keahlian sama sekali dalam penanganan emisi dan kehutanan. Padahal pejabat dalam struktur ini pengetahuannya sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis iklim dari sektor kehutanan,” ucap Iqbal. 

Ia menekankan, meski pendanaan didapatkan dari negara mitra, tak semestinya Menteri Raja Juli bisa seenaknya menghambur duit demi kolega politik. Apalagi, kata dia, efisiensi anggaran juga berimbas pada anggaran Kementerian Kehutanan. "Seharusnya mereka memanfaatkan uang ini dengan sebaik-baiknyam" ujarnya.