“Terlepas apakah masyarakat bersedia menerima uang tali asih dari perusahaan atau tidak, yang pasti besaran nilai uang tali asih dari perusahaan hanya Rp150 per meter,” sebutnya.

Aktivitas perusahaan tersebut telah memicu perlawanan masyarakat yang menolak kebunnya digusur. Namun masyarakat justru  menerima intimidasi dan kriminalisasi dengan berbagai tuduhan tidak berdasar.

Salah satu korban kriminalisasi adalah Ketua Adat Dusun Lelayang yang harus menghadap berulang kali ke Kepolisian Resor Ketapang untuk dimintai keterangan akibat laporan PT Mayawana Persada.

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Hutan DLHK Kalimantan Barat, Ervan Judiarto menerima laporan ini. Menurutnya laporan tersebut dapat mendukung dan memperkaya analisis Tata Kelola Industri Kehutanan sekaligus sebagai data pembanding dan akan dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah.

Link-Ar Borneo meminta pemerintah melalui DLHK Kalbar untuk dapat menata kebijakan dan pemberian izin usaha di sektor kehutanan. Sangat penting mengadaptasi kesepakatan internasional terkait pencegahan praktik deforestasi seperti tertuang dalam kesepakatan skema (EUDR) dan (FSC), sehingga meminimalisir kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.