Indonesia akan Hentikan PLTU Batu Bara dalam 15 Tahun: Prabowo
Penulis : Kennial Laia
Energi
Jumat, 22 November 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal positif soal komitmen iklim Indonesia. Dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pekan ini, Prabowo mengatakan akan menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun ke depan. Prabowo juga optimistis Indonesia bisa mencapai target karbon netral sebelum 2050. Hal ini juga disampaikan saat Prabowo menghadiri forum APEC CEO Summit di Peru seminggu sebelumnya.
Direktur Eksekutif Institute of Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut pengakhiran operasi PLTU batu bara sebagai langkah krusial untuk mencapai target transisi energi berkeadilan. Analisis IESR menemukan, untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, Indonesia perlu mengurangi kapasitas dan pembangkitan listrik PLTU batu bara sebesar 11% pada 2030, lebih dari 90 persen pada 2040, dan menghentikan operasional PLTU seluruhnya pada 2045.
Menurut Fabby, langkah ini juga membuka jalan untuk pengembangan energi terbarukan sebesar 40% dalam bauran energi di sektor kelistrikan pada 2030. Indonesia memiliki total potensi teknis energi terbarukan di antaranya surya, angin, air dan biomassa sebesar 7.879,43 GW serta 7.308,8 GWh untuk penyimpanan energi hidro yang dipompa (PHES). “Dengan potensi ini, Indonesia dapat mengandalkan sumber daya energi terbarukan untuk bertransisi secara cepat dan berbiaya rendah,” kata Faby, Kamis, 21 November 2024.
Menurutnya, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN harus segera menyelesaikan peta jalan pengakhiran operasi PLTU sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres No. 112/2022 dengan jangka waktu hingga 2040. Langkah ini penting untuk menentukan tahapan pengakhiran, skema pendanaan dan pembiayaan, pembangunan kapasitas energi terbarukan dan penyimpan energi, serta rencana untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja yang terdampak.
Menurut studi IESR, terdapat 4,5 GW PLTU yang sudah tua dan tidak efisien yang dapat segera dipensiunkan. Langkah ini dapat mengurangi emisi hingga 28,8 juta ton CO2 per tahun, sekaligus meningkatkan kualitas udara, air, dan kesehatan masyarakat.
“Kami menyarankan agar segera dibentuk gugus tugas dekarbonisasi kelistrikan yang berisi wakil lintas kementerian dan PLN, dipimpin oleh figur yang tegas dan memahami persoalan dan melapor langsung ke Presiden,” kata Fabby.
Pengakhiran PLTU batu bara harus masuk NDC yang lebih ambisius
Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR Arief Rosadi mengatakan pernyataan presiden untuk mencapai emisi netral sebelum 2050 perlu dituangkan pada kebijakan iklim dan energi yang lebih ambisius. Saat ini aksi dan kebijakan iklim Indonesia, yang tertuang dalam dokumen Second Nationally Determined Contributions (NDC), dikategorikan “sangat tidak mencukupi” atau critically insufficient berdasarkan evaluasi Climate Action Tracker.
Arief mengatakan, berdasarkan perhitungan CAT, untuk sejalan dengan pembatasan kenaikan 1.5 derajat Celcius dalam Perjanjian Paris, NDC bersyarat harus ditetapkan pada 28% dan 51% di bawah level 2019, pada 2030 dan lebih ambisius lagi pada 2035.
“Kolaborasi dan bantuan internasional adalah aspek yang sangat penting untuk Indonesia. Selain itu, Indonesia harus mempercepat adopsi energi terbarukan, disertai dengan komitmen eksplisit dan kredibel untuk sepenuhnya menghentikan penggunaan batu bara dan menghentikan deforestasi,” kata Arief.
Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 1,2 triliun hingga 2050 untuk memenuhi kebutuhan energi dengan sumber daya terbarukan, terutama energi surya, pembangunan penyimpan energi dan jaringan transmisi. Untuk pensiun dini PLTU batu bara, khususnya produsen listrik independen (IPP) yang memiliki kontrak dengan PLN hingga 2056, pemerintah dapat mencoba skema pembiayaan campuran (blended finance) dan karbon kredit dari proyek yang mendukung transisi energi, menurut IESR.
Studi menunjukkan bahwa penghentian dini semua PLTU batu bara di jaringan PLN pada 2040 dapat menghindarkan 182 ribu kematian dini karena polusi udara, serta mengurangi beban biaya kesehatan hingga USD 130 miliar (sekitar Rp 2.069 triliun).
Share
SHARE