BETAHITA.ID - Sebanyak 90 perusahaan yang terindikasi wilayahnya terbakar mendapat surat peringatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hingga saat ini tujuh lokasi karhutla, empat di antaranya dalam konsesi perusahaan, telah disegel dan 13 perusahaan terindikasi lalai melakukan penanganan karhutla sedang diperiksa.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK menyampaikan sampai dengan hari ini telah memberikan surat peringatan kepada 90 perusahaan yang terindikasi wilayahnya terbakar. Mereka turut menyegel 7 lokasi dan saat ini sedang mendalami 13 perusahaan yang terindikasi lalai dan atau sengaja membuat wilayah konsesinya terbakar. 

Pengawasan dan penegakan hukum kasus karhutla ini dilakukan untuk mengantisipasi transboundary haze (Pencemaran Asap Lintas Batas Negara).  Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani menyebutkan pihaknya terus memantau dan memerintahkan Tim Gakkum KLHK seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dan melakukan penyegelan di beberapa lokasi terjadinya karhutla yang telah terpantau oleh Center of  Intelligence Gakkum LHK di Jakarta.

Ia menegaskan akan menindak secara tegas perusahaan yang terbukti melakukan karhutla mulai dari memberikan sanksi administrasi, melakukan gugatan perdata hingga pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahanya dan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) serta Pasal 78 ayat (3)  UU No 41 Tahun 1999 yang menegaskan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).