Di Surabaya, luas mangrove mengalamai penyusutan dari yang sebelumnya seluas 3.300 hektare pada 1978 menyusut menjadi 2.504 pada 2020. "Dan kami memperkirakan kini mungkin tersisa 1.500-2000 hektare," ujarnya. “Penyusutan ini terjadi akibat alih fungsi kawasan mangrove menjadi perumahan. Sampai saat ini pun alih fungsi lahan menjadi masalah utama degradasi kawasan mangrove yang ada di Jawa Timur,” ungkap Lucky. 

Lucky menjelaskan, kendati berbagai upaya pemulihan dan pengelolaan mangrove telah dicanangkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, namun nyatanya degradasi kawasan mangrove masih terus terjadi. "Apabila ditelaah lebih dalam, kesalahan mendasar ada pada level kebijakan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur hasil dari integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) bahkan RTRW di level daerah yang berantakan, ditambah regulasi yang tumpang tindih, menjadi faktor utama sulitnya pelaksanaan pemulihan dan perlindungan kawasan mangrove,” kata Lucky.

Sebagai contoh penetapan kawasan strategis nasional (PSN) waterfront city Surabaya baru-baru ini sangat bertentangan dengan status kawasan lindung pesisir, karena akan memicu degradasi pesisir serta rusaknya kawasan mangrove di Surabaya. Apa yang terjadi di Surabaya merupakan bentuk kebijakan salah arah dari pemerintah nasional yang dilegitimasi oleh penataan ruang di daerah. "Sehingga lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada pemulihan kawasan pesisir," kata dia. 

Implikasi dari bermasalahnya aneka regulasi ini menyebabkan banyak sekali penerbitan izin pembangunan secara sembarangan di kawasan mangrove yang seharusnya menjadi kawasan lindung. Salah urus pada level kebijakan ini kemudian ditanggulangi dengan program yang tidak tepat sasaran, seperti penanaman kembali (reboisasi) hutan mangrove. "Masalahnya adalah alih fungsi kawasan mangrove terus terjadi setiap tahun,  artinya penanaman kembali hanya jadi kebijakan tambal sulam, padahal yang dibutuhkan adalah menghentikan alih fungsi kawasan mangrove terus berlangsung."

Untuk menangani masalah ini bukan hanya dibutuhkan komitmen yang serius oleh pemerintah, ungkap Lucky, "Namun lebih dari itu perlu ada kesadaran ekologis, pemahaman yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai hal utama dalam kebijakan pembangunan, kehendak politik dalam penataan ruang sehingga praktik alih fungsi kawasan mangrove bisa dihentikan, dan regulasi yang ketat dalam pengelolaan kawasan lindung dengan prinsip penanggulangan bencana dan krisis iklim."