BETAHITA.ID - Mantan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno, mengatakan konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat seharusnya bisa dihindari. Konflik ini perlu dihindari untuk menyelamatkan hutan, khususnya kawasan konservasi. ”Karena konflik sebetulnya bisa diselesaikan dan tidak membawa korban kalau pejabatnya mau duduk bersama membicarakan batas kawasan itu," kata Wiratno dalam sebuah acara, Senin 15 Juli 2024. 

Dalam bedah bukunya yang berjudul Evolusi Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia, Wiratno mengatakan masyarakat adat berperan dalam menjaga hutan dan alam. Konflik dengan masyarakat adat oleh karenanya dapat mengganggu peran tersebut. 

Wiratno sendiri pernah mengalami kasus itu ketika bertugas di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Nusa Tenggara Timur. “Kisah Rabu Berdarah yang dialami oleh petani kopi Colol dari Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, itu menyisakan luka bagi warga maupun aparat pemerintah terkait,” kata Wiratno.

Dari pengalaman itu, ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno berupaya untuk menjauhkan konflik. Ia mengaku telah menyelesaikan 200 ribu kemitraan konservasi untuk daerah-daerah Taman Nasional atau kawasan konservasi lain yang memang sudah ada masyarakatnya, sebelum kawasan itu menjadi hutan negara yang namanya Taman Nasional.