“Sekitar 90 persen kerusakan terumbu karang disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat. Sehingga, dengan terbentuknya kelembagaan, pengelolaan kawasan konservasi bisa lebih efektif sekaligus mampu membantu dalam mengembangkan mata pencaharian masyarakat,” kata Ilman.

Menurut Ilman, ekosistem terumbu karang di Kaltim memiliki potensi yang sangat besar. Selain termasuk ke dalam Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), sejumlah perairan di Kaltim pun sudah menjadi kawasan konservasi. "Meski begitu, kawasan konservasi di Kaltim itu masih sulit dijangkau karena belum kuatnya kelembagaan," ungkap Ilman.

Muhammad Firdaus Agung, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKHL KKP) mengatakan, dalam mengoptimalkan program Koralestari perlu memperhatikan tiga aspek, yaitu konservasi, pendanaan, dan ekonomi untuk mengurangi tekanan terhadap terumbu karang.

Firdaus menyebut, perbaikan ekosistem terumbu karang melalui Koralestari dapat dipadukan dengan dorongan ekonomi biru yang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Terumbu karang merupakan ekosistem yang penting bagi kesehatan laut. Secara nasional, program Koralestari mampu berkontribusi bagi kebijakan ekonomi biru dan meningkatkan efektifitas kawasan konservasi,” ungkap Firdaus.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Ujang Rachmad menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program Koralestari.

Ia berharap, program ini dapat dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, serta mitra-mitra pembangunan, dengan melihat potensi dan kewenangan masing-masing pihak. “Nantinya, program Koralestari dapat diintegrasikan dengan rencana strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Berau serta program-program kerja pemerintah lainnya,” ungkap Ujang.