Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan ekspansi infrastruktur gas besar-besaran di Asia Tenggara. Lembaga itu mencatat total 100 GW pembangkit listrik tenaga gas, 47 mtpa fasilitas impor LNG, dan 16,7 mtpa fasilitas ekspor LNG, yang sedang dikembangkan di Asia Tenggara. Biaya pembangunan seluruh fasilitas tersebut mencapai 220 miliar dolar AS. 

Indonesia bersama Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand berada di garis terdepan dalam ekspansi ini. 

Padahal, mengacu laporan GEM, Asia Tenggara bisa memenuhi pertumbuhan energinya dengan energi terbarukan. Harganya energi terbarukan semakin kompetitif dan jelas memiliki emisi lebih rendah dibandingkan gas. 

Rata-rata biaya pembangkitan listrik (levelized cost of electricity/LCOE) energi surya di Asia Tenggara saat ini berkisar 70-95 dolar AS/megawatt hour (MWh) dan energi angin 105-135 dolar AS/MWh, dibandingkan gas 80-125 dolar AS/MWh. Biaya energi surya dan angin diperkirakan turun signifikan jika Asia Tenggara sukses mengembangkan energi surya dan angin secara masif.

Project Manager for Asia Gas Tracker, Warda Ajaz, menyebutkan potensi pengembangan energi surya dan angin di Asia Tenggara, jika berhasil dibangun, akan menghasilkan listrik 450 terawatt hour (TWh) per tahun, setara 2/3 proyeksi permintaan listrik di wilayah ini pada 2030. Selain itu, GEM menegaskan, pengembangan energi terbarukan domestik yang dilengkapi baterai penyimpanan energi menawarkan kesempatan bagi negara Asia Tenggara untuk terbebas dari tekanan pergerakan harga gas di pasar global.

“Permintaan energi terus meningkat di seluruh wilayah Asia Tenggara seiring dengan bertumbuhnya ekonomi, tetapi meningkatkan produksi gas bukan solusi jangka panjang. Memenuhi kebutuhan dengan energi terbarukan yang lebih hemat biaya, akan mengamankan wilayah Asia Tenggara dari harga gas yang tidak stabil, dan merupakan jalur yang lebih hijau ke depannya,” kata dia melalui rilis pers yang diterima redaksi pada Jumat (31/5/2024). 

Pendanaan JETP

Laporan GEM menyatakan, lembaga keuangan internasional berperan penting dalam rencana pengembangan fasilitas gas di Asia Tenggara. Berbagai mekanisme pendanaan yang ada membuat Asia Tenggara sulit beralih dari energi energi fosil. Just Energy Transition Partnership (JETP), misalnya, bertujuan menyediakan bantuan pendanaan bagi negara berkembang yang masih bergantung pada batu bara untuk beralih ke energi bersih. 

Namun, Indonesia dan Vietnam yang telah meluncurkan inisiatif JETP, justru akan menggunakan pendanaan ini untuk mengembangkan infrastruktur gas. Proposal JETP Indonesia memasukkan rencana konversi pembangkit listrik berbahan bakar diesel ke gas, meski ada isu emisi gas. Sementara Vietnam berencana membangun pembangkit listrik tenaga gas untuk menggantikan PLTU batu bara. 

Mekanisme JETP, dengan tujuan membangun transisi energi yang adil, memberi kewenangan pada masing-masing negara untuk menetapkan strategi menuju sistem energi yang lebih bersih. Namun, tanpa pembatas yang jelas, mekanisme JETP justru menyediakan insentif buruk yang mengunci negara-negara Asia Tenggara dalam ketergantungan pada gas. Padahal, pendanaan internasional seharusnya bisa mendukung pengembangan proyek surya dan angin, serta meningkatkan stabilitas jaringan listrik regional. 

Selain itu, melalui pendanaan bilateral, Jepang merupakan salah satu yang terbesar mendanai proyek gas di Asia Tenggara. Empat bank Jepang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Sumitomo Mitsui, Mizuho Financial Group, dan Mitsubishi UFJ memberikan total pembiayaan 9,7 miliar dolar AS dalam dekade terakhir. Langkah ini disinyalir sebagai upaya mengamankan ketahanan energi Jepang dan membantu perusahaan utilitas Jepang menjual beban kelebihan kontrak kargo LNG seiring turunnya permintaan dalam negerinya.