Mereka dijerat dengan Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 78/PUU-XXI/2023, pasal tersebut sudah tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum.

MA juga mengabulkan permohonan kasasi dan sudah membebaskan Untung, Kepala Dusun Taman Glugo, dan Suwarno, Kepala Dusun Durenan pada  Selasa (23/4/2024).

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, mengungkapkan pembebasan ini merupakan berita baik. Kabar yang diterimanya, Mulyadi sudah sampai di Pakel pada Senin (20/5/2024).

“Ini merupakan kabar baik karena bisa bebas dari kriminalisasi,” ucap dia. 

Namun ia khawatir intimidasi masih terus akan terjadi di desa itu. Pasalnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria, tak memberikan penyelesaian atas konflik di Desa Pakel. 

Desa itu merupakan tempat tinggal 800 Kepala Keluarga (KK). Mereka tergabung dalam  organisasi Rukun Tani Sumberejo Pakel ini. Sebagian besar penduduk merupakan kaum tuna kisma, artinya kelompok yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali (buruh tani). 

Sebagaimana diketahui, luas keseluruhan wilayah Desa Pakel adalah 1.309,7 hektare dan penduduknya berjumlah sekitar 2.760 jiwa. Dari total luasan tersebut, warga Pakel hanya mengelola lahan seluas 321,6 hektare, sisanya dikuasai oleh PT Bumi Sari dan Perhutani.

Hingga saat ini mereka masih berkonflik dengan perusahaan soal penguasaan tanah. Wahyu khawatir intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani terus berlanjut karena konflik tidak diselesaikan. 

“Sekarang polanya perusahaan mengerahkan kelompok massa, jadi mereka diadu. Nah, ini rentan bentrok fisik yang ujungnya lagi-lagi pidana,” kata dia.