CRI menuturkan, saat sebagian besar negara di dunia mengurangi penggunaan batu bara untuk memerangi dampak terburuk dari krisis iklim, konsumsi batu bara Indonesia justru meningkat 33 persen pada 2022 dari tahun sebelumnya, dan Indonesia masih tetap menjadi pengekspor batu bara terbesar di dunia.

Pemanfaatan batu bara yang terus berlanjut di Indonesia, termasuk di kawasan industri nikel yang besar, merupakan bencana bagi iklim dan terjadi di saat para pemimpin dan pakar global menyerukan penghentian semua pengembangan batu bara baru. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungannya pada batu bara, termasuk Keputusan Presiden pada September 2022 untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2050.

Namun, komitmen ini tampaknya mengecualikan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang secara langsung memberi daya pada operasi industri. Climate Rights International menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penghapusan semua batu bara dan kepada negara-negara kaya untuk membantu hal ini melalui kontribusi yang sesuai dengan tolok ukur melalui Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan.

Climate Rights International mengatakan, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, mineral penting yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan lainnya. Dalam sebuah laporan pada bulan Januari, Climate Rights International mendokumentasikan bagaimana industri pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan, serta berkontribusi terhadap krisis iklim.

Selain menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah dan berdampak pada masyarakat adat, beberapa anggota masyarakat melaporkan bahwa tanah mereka dirampas oleh perusahaan-perusahaan nikel, sementara yang lain mengatakan kepada Climate Rights International bahwa mereka diintimidasi untuk menjual tanah mereka oleh polisi dan tentara.

Climate Rights International menganggap Indonesia telah gagal untuk sepenuhnya mengakui masyarakat adat dan tanah adat mereka, dan malah mengklaim wilayah-wilayah tersebut sebagai aset milik negara, yang menyebabkan konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan nikel. Kelompok-kelompok hak-hak masyarakat adat mendesak pemerintah Indonesia untuk mengesahkan RUU Hak Masyarakat Adat, yang telah gagal disahkan oleh DPR selama bertahun-tahun, untuk menyederhanakan proses pengakuan masyarakat adat dan tanah adat mereka.

"Sebagai pemimpin negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Prabowo harus memprioritaskan penegakan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, dan aksi iklim,” ujar Adams.

Ketika Prabowo mulai menjabat pada bulan Oktober, ujar Adams, Prabowo semestinya menghentikan perizinan proyek-proyek bahan bakar fosil baru, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara, mengesahkan RUU Hak-Hak Masyarakat Adat, dan berkomitmen untuk menegakkan dan memperkuat hak asasi manusia dan hukum lingkungan di Indonesia.