Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien, menyebut urgensi pencabutan izin PT Mayawana Persada merupakan sesuatu yang mendesak. Sepanjang 2022 hingga Oktober 2023 saja, katanya, seluas 14.505 hektare gambut telah dibuka dan dikeringkan, artinya sebesar 797.775 metrik ton CO2 emisi telah dilepaskan.

"Potensi pembukaan hutan seluas 6.268 hektare dalam waktu dekat ini akan melepaskan emisi sebesar 344.749 metrik ton. Inilah mengapa pencabutan izin PT Mayawana Persada menjadi sesuatu yang amat urgen saat ini,” kata Andi.

Sebelum pelaporan ini, Koalisi juga telah melakukan sejumlah audiensi dengan KLHK pada Kamis (25/4/2024) dan Jumat (26/4/2024) yang dilanjutkan dengan penyampaian laporan ke Kompolnas untuk mendesak profesionalitas dan menarik aparat dari Mayawana. Selain itu juga mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) pada Jumat (26/4/2024) untuk meminta perlindungan dan pemulihan hak warga korban.

Audiensi tersebut membahas dan menyampaikan temuan-temuan baru kasus perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kriminalisasi masyarakat adat dan dugaan keterlibatan aparat yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada.

“Kepada Komnas HAM, setidaknya ada tiga materi aduan yang kami laporkan. Yakni, terkait perampasan lahan, pembakaran pondok-pondok dan lumbung padi masyarakat, dan kriminalisasi,” kata Ahmad Syukri, Ketua Link-Ar Borneo.

Salah satu perwakilan masyarakat adat Kualan Hilir, Ketapang, Tarsisius Fendi Susepi, yang ikut hadir, mengaku sampai saat ini sudah mendapat 19 kali pemanggilan kepolisian.

“Kami di sini mengalami intimidasi-intimidasi dari pihak perusahaan melalui aparat. Kami lihat memang hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami berharap bisa dapat bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Abubakar agar segera menyelesaikan persoalan Mayawana,” kata Fendi.

Dalam rilis itu, Koalisi mengatakan, tiga kali upaya perwakilan warga dan koalisi menemui Menteri LHK Siti Nurbaya tak kunjung membuahkan hasil. Pada 28 Maret 2024, KLHK sebenarnya telah mengeluarkan surat penghentian aktivitas kepada PT Mayawana Persada. Dalam surat tersebut, PT Mayawana Persada diminta menghentikan segala aktivitas penebangan pada areal bekas tebangan atau logged over area (LOA) dan memfokuskan kegiatan pada penanaman antara lain pada lahan kosong, semak belukar, tanah terbuka, dan kegiatan pemulihan lingkungan.

Seolah tak menggubris perintah KLHK, kata Koalisi, PT Mayawana justru terpantau masih terus beroperasi hingga saat ini. Bahkan PT Mayawana diketahui membuka lahan di kesatuan hidrologis gambut (KHG) Sungai Durian-Sungai Kualan dengan nilai konservasi tinggi (NKT), yang merupakan habitat orangutan dan lahan gambut kaya karbon.

Koalisi mengungkapkan, tidak hanya merusak hutan dan lahan gambut, PT Mayawana Persada juga telah menghancurkan habitat berbagai spesies dan memutus jalur perjalanan satwa. Ironis ketika tujuan mendatangkan devisa dan pendapatan bagi negara dan daerah harus dibayar dengan biaya ekologis yang sangat mahal bahkan mungkin saja tak terkirakan.

Koalisi menyebut. kehadiran PT Mayawana Persada juga telah menyebabkan timbulnya konflik sosial dan melanggar hak-hak masyarakat di sekitar konsesi. Perusahaan tersebut telah secara nyata mengabaikan fakta bahwa tanah dan wilayah yang menjadi areal izin berusaha perusahaan merupakan wilayah, tanah, dan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat kalimantan (dayak) secara turun-temurun sebagai tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

Praktik buruk PT Mayawana Persada, imbuh Koalisi, sebagai korporasi yang membabat hutan alam tidak dapat dibiarkan begitu saja dan harus diungkap kepada publik, terutama di tengah gembar-gembor pemerintah atas klaim penurunan angka deforestasi, yang masyarakat sipil saksikan justru berkebalikan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Koalisi Masyarakat Sipil adalah gabungan sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Satya Bumi, Wahana Lingkungan (WALHI) Eknas, WALHI Kalimantan Barat (Kalbar), Satya Bumi, Link-Ar Borneo, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar, AMAN Ketapang Utara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, Greenpeace Indonesia, Forest Watch Indonesia, Pantau Gambut dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK).