Sebagian dari dana tersebut disalurkan ke negara-negara maju lainnya, termasuk Australia, namun porsi besar disalurkan ke negara-negara berkembang. Di sisi lain, negara-negara berpendapatan menengah yang kaya masih menerima lebih banyak pendanaan dibandingkan negara-negara termiskin.

Janji terbaru G7, dalam studi ini, adalah menghapuskan seluruh pendanaan bahan bakar fosil dari luar negeri pada akhir 2022. Studi OCI berkonsentrasi pada periode dari awal tahun fiskal 2020-2021 untuk masing-masing negara, hingga akhir tahun fiskal 2022-2023. 

Namun, para peneliti juga menemukan bahwa Jepang terus melakukan investasi bahan bakar fosil baru di luar negeri dalam beberapa minggu terakhir, hingga pertengahan Maret 2024, dengan memanfaatkan celah dalam janjinya untuk mengakhiri pendanaan bahan bakar fosil.

Pendanaan energi fosil oleh negara kaya.

Bank Dunia menyediakan sekitar $1,2 miliar per tahun untuk bahan bakar fosil selama periode tiga tahun, dan sekitar dua pertiganya digunakan untuk proyek gas.

Amerika Serikat, Jerman, dan Italia juga menyediakan dana miliaran dolar setiap tahunnya untuk proyek bahan bakar fosil di luar negeri sebelum akhir tahun 2022-2023, menurut laporan OCI yang diterbitkan pada Selasa, 9 April 2024. Sementara itu Inggris rata-rata memasok sekitar $600 juta per tahun.

Kanada rata-rata memasok kurang dari $11 miliar per tahun, pada periode 2020-2022, sementara Korea Selatan memberikan pasokan $10 miliar dan Jepang sekitar $7 miliar.

Dalam periode tiga tahun yang sama, negara-negara G20 mengeluarkan sekitar $104 miliar untuk pengembangan energi ramah lingkungan di luar negeri, menurut laporan tersebut.

Analis keuangan publik OCI Claire O'Manique mengatakan, negara-negara kaya terus berlarut-larut dan mengklaim bahwa mereka tidak mampu mendanai transisi energi yang adil secara global. Pernyataan ini berkebalikan dengan keputusan negara-negara kaya seperti Kanada, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat yang terus menggelontorkan dana publik untuk bahan bakar fosil yang merusak iklim.

“Kita harus terus meminta pertanggungjawaban negara-negara kaya atas peran mereka dalam pendanaan krisis iklim,” kata O’Manique. 

“Kita juga harus menuntut negara-negara tersebut untuk mengambil langkah pertama dan tercepat dalam menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, menghentikan pendanaan bahan bakar fosil, dan agar mereka memberikan kontribusi untuk transisi yang adil secara global, kerugian dan kerusakan serta pendanaan adaptasi,” ujarnya. 

Makiko Arima, juru kampanye keuangan senior di OCI, meminta Jepang khususnya untuk berhenti mendukung bahan bakar fosil. Menurutnya Jepang telah melakukan lobi di belakang layar untuk menghentikan negara-negara G7 mengambil sikap yang lebih tegas terhadap bahan bakar fosil, dan mendukung beberapa proyek utama.

"Jepang perlu mengutamakan kepentingan manusia dan bumi dibandingkan keuntungan."

Arima mengatakan, Jepang telah menggagalkan transisi menuju energi terbarukan di Asia dan global. Terlepas dari komitmen G7 untuk mengakhiri pendanaan bahan bakar fosil, lembaga keuangan publik seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) terus mendukung proyek bahan bakar fosil baru, termasuk ladang gas Scarborough di Australia dan pembangkit listrik tenaga gas di Meksiko.

“Jepang perlu mengutamakan kepentingan manusia dan bumi dibandingkan keuntungan, dan mengalihkan pendanaannya dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan,” ujar Arima.