"Namun faktanya pihak korban dan keluarga korban tidak pernah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan itu telah dimohon secara resmi melalui penasihat hukum nya sebanyak dua kali," kata Sandi, staf advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangkaraya, Selasa (20/3/2024).

Sandi menerangkan, surat pertama masuk ke Polda Kalteng pada 1 Desember 2023, dan surat kedua masuk pada 5 Maret 2024. Pihaknya menilai pihak Polda Kalteng telah melakukan tindakan maladministrasi terhadap korban dan keluarga korban karena tidak memberikan informasi seperti yang sudah dimohonkan.

Sandi menambahkan, sebagai lembaga pelayanan publik, Polda Kalteng seharusnya tidak boleh mengabaikan surat permohonan perkembangan kasus yang telah dimohonkan karena ini masuk wilayah pelayanan yang mesti diberikan oleh pihak Polda. Ketentuan dalam UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 angka 3, menyebutkan, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

"Sehingga dalam hal ini langkah untuk melaporkan Polda Kalteng ke Ombudsman kami nilai sudah tepat,” ujar Sandi.

Ombudsman, masih kata Sandi, mempunyai peran menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Koalisi, katanya, berharap pihak Ombudsman sebagai lembaga negara bertindak profesional dan melakukan tugas kewenangannya dengan tidak terpengaruh siapa yang dilaporkan.

"Ombudsman harus memeriksa setiap laporan yang masuk berkenaan dengan dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah," ucap Sandi.

Sampai artikel ini selesai ditulis, Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, belum memberi tanggapan atas upaya permintaan tanggapan yang diajukan Betahita.