-
Kepala Daerah Desak Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Dukungan kepala daerah terhadap RUU Masyarakat Adat dinilai sebagai bagian penting dalam pengesahan untuk perlindungan masyarakat adat dan wilayahnya.
-
Status Taman Nasional Mutis Diminta Dicabut
Walhi NTT mendesak pencabutan penetapan Taman Nasional Mutis. Penetapan status ini dinilai tidak selaras dengan realitas sosial-ekologis di kawasan itu.
-
Masyarakat Adat Toba Desak Penataan Ulang Bekas Konsesi PT TPL
Saat ini ada enam komunitas masyarakat adat di Toba yang wilayahnya berkonflik dengan eks konsesi TPL.
-
Koalisi: Masyarakat Adat Kalsel Butuh Percepatan Pengakuan
Tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat terus meningkat karena 51 persen wilayah Kalsel telah dibebani perizinan industri.
-
DPR RI Didesak Bahas dan Sahkan RUU Masyarakat Adat
Terdapat masalah utama dalam naskah akademik dan RUU Masyarakat Hukum Adat versi Badan Keahlian DPR RI. Bukan soal teknis pasal, tetapi soal cara pandang.
-
Polres Merauke Diminta Proses Kasus Penyerangan Masyarakat Adat
Polres Merauke diminta tak menunda penanganan kasus penyerangan terhadap marga Kamuyen yang menolak pembangunan jalan untuk PSN.
-
Proyek Bendungan Warsamson Ditolak Pemuda Moi
Para pemuda adat Moi mendesak pemerintah menghentikan rencana pembangunan bendungan Warsamson yang akan menenggelamkan kawasan hutan dan tanah masyarakat adat suku M...
-
Salib Merah Penolakan PSN Merauke Dicabut Orang Tak Dikenal
Sebelum Salib Merah dicabut oleh orang tak dikenal, Ketua Marga Kamuyen dan keluarganya mengalami serangan serius dan ancaman pembunuhan.
-
Tak ada Jalan Kilat Untuk Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Lambannya proses pembahasan RUU Masyarakat Adat terus terjadi di DPR. Ancaman kerusakan ekologis akibat alih fungsi lahan di kawasan adat, kriminalisasi, serta peram...
-
Masyarakat Adat Sorsel Bubarkan Sosialisasi Perkebunan Sawit
Masyarakat adat sudah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap kehadiran perusahaan perkebunan sawit di tanah adatnya.
BANNER IKLAN
