Menurut Uli, pencabutan izin tidak boleh menghilangkan tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkannya. Hal itu merujuk pada pertanggungjawaban mutlak, baik terhadap kerugian kerusakan lingkungan hidup yang timbul ataupun upaya pemulihan lingkungan hidup.

Izin-izin di sektor kehutanan misalnya, pemerintah harus memastikan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan ekosistem hutan dengan mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Hal serupa berlaku bagi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.

“Jika perusahaan sektor kehutanan tersebut selama ini berkonflik dengan rakyat, maka negara harus memastikan pengakuan serta pengembalian wilayah kelola rakyat tersebut kepada rakyat,” jelas Uli. 

Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Tri Jambore turut menyebut pencabutan izin tambang perusahaan sebagai langkah perbaikan secara administratif untuk menata pertambangan mineral dan batubara.

“Tanpa sikap tegas seperti ini, pemerintah akan dihadapkan pada pengelolaan tambang yang bahkan belum tentu akan memberikan manfaat optimal sesuai amanah undang-undang,” kata Tri.

Tri mendesak agar pemerintah melanjutkan proses ini dengan penegakan hukum bagi perusahaan untuk melakukan kewajibannya. Kewajiban itu antara lain menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air serta menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap izin pertambangan yang ada dan menyasar tidak hanya aspek administratif namun juga kapasitas daya dukung dan daya tamping wilayah.

“Langkah ini harus selaras dengan kesesuaian tata ruang serta kerawanan bencana akibat aktivitas pengubahan bentang lahan dalam pertambangan” kata Tri Jambore.    

Direktur Eksekutif WALHI Zenzi Suhadi mengatakan, agar presiden melakukan kegiatan evaluasi dan pencabutan izin secara terus menerus dan berkala. Indikatornya tidak hanya soal wilayah izin yang tidak aktif atau tidak dikelola, namun juga izin yang berkonflik dengan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta bencana ekologis.

“Presiden juga harus memastikan kepada kementerian terkait untuk tidak menerbitkan dan melelang izin baru di wilayah izin yang telah dicabut. Sehingga tujuan untuk memperbaiki tata kelola terkait Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dapat terwujud,” tandasnya.