“Pemerintah harus bertindak cepat menghadapi ancaman darurat banjir, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan aliran sungai besar. Potensi banjir sangat tinggi jika curah hujan terus meningkat,” kata Romes Irawan Putra, Ketua Badan Pengurus Kaliptra Andalas, dalam sebuah keterangan tertulis, 3 Desember 2025.

Menurut Romes, apabila pemerintah pusat dan daerah tetap tutup mata terhadap ancaman nyata eksploitasi sumber daya alam, kehancuran peradaban Riau bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian.

“Kita bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup dan masa depan anak-cucu kita. Hari ini kita memilih menjadi pewaris kehancuran atau penjaga harapan,” katanya.

Riau harus segera bertindak

Darwis Jon Viker, Dewan Daerah Walhi Riau menyebutkan, kondisi hidrometeorologi di Pulau Sumatera saat ini berada pada fase ekstrem. Dua provinsi tetangga, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, telah resmi berstatus darurat bencana. Curah hujan ekstrem terus meningkat, dan massa air dari hulu berpotensi meluncur ke Riau dalam waktu dekat. Di tengah ancaman nyata ini, minimnya langkah antisipasi pemerintah daerah merupakan bentuk pengabaian langsung terhadap mandat perlindungan warga.

“Pulau Sumatra sedang darurat bencana, dan Riau berada tepat di lingkaran bahaya yang sama. Lambannya pemerintah menetapkan status siaga darurat hanya akan memperbesar risiko serta meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian dan kerentanan yang tidak perlu,” ujar Darwis.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa dalam kondisi tidak terjadi bencana, pemerintah wajib melaksanakan perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, integrasi mitigasi dalam pembangunan, penegakan tata ruang, serta pendidikan kebencanaan.

Kerangka regulasi lain seperti PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB No. 4/2008 tentang Pedoman RPB, PP No. 37/2012 tentang Pengelolaan DAS, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan teknis tentang rehabilitasi hutan dan pengendalian kerusakan ekologis sebenarnya telah dengan jelas mengatur kewajiban pemerintah dalam mencegah, bukan hanya merespons. Namun realitas di lapangan memperlihatkan bahwa kerangka kebijakan tersebut tidak dioperasionalkan dengan baik.

Riau bukan hanya menghadapi ancaman banjir dan longsor; masyarakat pesisir juga berhadapan dengan abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob yang semakin parah akibat eksploitasi gambut dan kerusakan ekosistem pesisir.

Dalam catatan BPBD Riau, sepanjang 2025 sekitar 1.000 hektare hutan dan lahan di Provinsi Riau telah terbakar. Hal ini yang kemudian menyebabkan status bencana Riau meningkat dari tahun sebelumnya menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli lalu.

Berdasarkan hasil analisis spasial Walhi Riau melalui satelit Aqua dan Terra dengan confidence level di atas 70% menunjukkan sepanjang periode 1 Mei 2025 sampai dengan 2 Desember 2025 terdapat 434 titik panas yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir menempati urutan teratas.

Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, pemerintah masih menjadikan penanganan darurat sebagai pendekatan utama. Pola seperti ini bukan hanya menyedot anggaran yang semakin besar, tetapi juga membiarkan akar masalah tetap utuh: kerusakan ekologis yang dibiarkan terjadi demi kepentingan industri ekstraktif.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Eko Yunanda, Direktur Walhi Riau, yang menyampaikan bahwa pemerintah provinsi seharusnya mengedepankan tindakan pencegahan dibanding mengandalkan tindakan reaktif. Ia bilang, selama pemerintah hanya menangani bencana setelah terjadi, biaya sosial dan ekologis akan terus meningkat.

“Tanpa evaluasi mendalam terhadap penyebab struktural seperti kerusakan DAS, deforestasi, dan ekspansi industri, bencana akan berulang dan bahkan semakin parah. Hingga hari ini tidak ada solusi nyata yang mencegah tragedi ekologis di Riau terjadi berulang kali,” kata Eko.

Eko mengatakan, situasi darurat di Sumatera harus menjadi sirene keras bagi Pemerintah Provinsi Riau bahwa kerusakan ekologis tidak mengenal batas administrasi. Tanpa tindakan cepat, tegas, dan berbasis pencegahan, Riau bukan sekadar berisiko diterjang bencana, melainkan akan kehilangan daya pulih ekologisnya secara permanen.

“Bencana hari ini adalah akibat langsung dari kebijakan yang bertahun-tahun mengorbankan lingkungan demi keuntungan korporasi. Selama negara tetap mempertahankan tata kelola pro-ekstraktif, masyarakat akan terus menjadi korban dari krisis ekologis yang sebenarnya bisa dicegah,” ucap Eko.