Badan Pusat Statistik mencatat, terdapat 2.768 desa berada dalam kawasan hutan hingga 2023. Menurut Dewi, tumpang tindih ini merupakan dampak kebijakan yang masih menggunakan asas domein verklaring warisan zaman kolonialisme Belanda, yang artinya setiap wilayah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara. 

Dewi mengatakan, penerapan asas ini mengakibatkan pertentangan klaim antara penduduk desa dan pemerintah yang berujung pada konflik agraria. Periode 2015-2023, KPA mencatat setidaknya terjadi 213 letusan konflik akibat klaim kawasan hutan. Letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1,7 hektar dengan korban 81 ribu rumah tangga. 

“Akibatnya, pemerintah desa dan penduduk desa tidak dapat mengakses dana pembangunan dan kehilangan hak-hak dasar mereka. Tidak mengherankan desa-desa yang berada dalam klaim kawasan hutan tersebut merupakan kantong-kantong kemiskinan,” kata Dewi. 

Dewi mengatakan, sejak 2016 pihaknya telah mengusulkan 589 desa dengan luas 1,2 juta hektare sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria, yang selama ini diklaim sebagai “kawasan hutan” oleh pemerintah. “Namun sampai berakhirnya periode pemerintahan Jokowi, tidak sejengkal pun yang berhasil dikembalikan kepada masyarakat sebagai upaya pemulihan hak mereka,” ujarnya. 

“Seharusnya, di era pemerintahan baru ini, Kementerian Kehutanan justru bekerja mengakselerasi penyelesaian konflik agraria kehutanan dan mengurai kemandekan yang terjadi selama ini. Harus ada terobosan kebijakan,” kata Dewi.