Masyarakat Sipil Kutuk Penembakan Pembela HAM Papua
Penulis : Kennial Laia
HAM
Minggu, 21 Juli 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Koalisi organisasi masyarakat sipil mengecam penembakan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) Papua, Yan Christian Warinussy. Koalisi mengatakan bahwa insiden ini merupakan serangan serius terhadap orang-orang yang memperjuangkan HAM di Indonesia, terutama di Tanah Papua.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Koalisi dari Manokwari, Papua, penembakan terhadap Yan Christian, yang merupakan Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) terjadi pada Rabu, 17 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 WIT.
Insiden ini bermula saat Yan Christian keluar dari Bank Mandiri. Orang tak dikenal melepaskan tembakan yang mengenai dada Yan Christian. Pelaku melarikan diri dengan mengendarai mobil Avanza hitam. Saat ini Yan Christian sedang menjalani perawatan medis di RSUD Manokwari.
Menurut Koalisi, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan, penembakan ini merupakan serangan serius terhadap pembela HAM di Indonesia. “Kejadian ini tidak dapat dipisahkan dari absennya negara melindungi pembela HAM di Indonesia. Karena serangan kepada mereka yang berusaha melindungi hak-hak mereka sendiri atau orang lain seperti ini terjadi secara berulang,” kata Koalisi dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 18 Juli 2024.
Berdasarkan Data yang dihimpun oleh Amnesty International Indonesia (AII) pada 2023, serangan terhadap Pembela HAM di Papua merupakan yang terbanyak, yakni 103 orang.
Sementara itu Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) mencatat, setidaknya terdapat empat kasus serangan terhadap pembela HAM, yang meliputi serangan fisik dan nonfisik. Salah satu kasus menimpa Anum Siregar, Alm Yuliana Yabandabra, Victor Mambor, dan Theo Hesegem.
“Serangan-serangan tersebut tidak pernah diungkap secara serius oleh kepolisian, bahkan tidak jarang terdapat beberapa laporan serangan pembela HAM yang dihentikan penyidikannya,” kata Koalisi.
“Oleh karena itu kami mendesak Kapolri memberikan atensi serius dengan memerintahkan Kapolda Papua Barat beserta jajarannya mengusut tuntas peristiwa ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara transparan,” kata Koalisi.
Koalisi juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan secara terpisah, secara khusus pelanggaran dan serangan yang terjadi di Tanah Papua.
“Serangan terhadap pembela HAM yang selama ini terjadi di Papua terjadi secara sistematis, berulang dan meluas serta dilakukan dengan pola yang sama,” kata Koalisi.
“Oleh karenanya kami juga mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara independen dan transparan untuk menyelidiki semua serangan Pembela HAM di Papua,” kata Koalisi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri atas sejumlah organisasi terkemuka di Indonesia. Diantaranya Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, dan AJI Jakarta.
Share
SHARE